Bisakah Pembangunan Infrastruktur Tanpa Hutang? Begini Caranya

Presiden Joko Widodo, pada periode keduanya memimpin Indonesia tetap menjadikan pembangunan infrastruktur fisik sebagai ciri utama pemerintahan. Total dana yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur selama periode kedua berkisar diangka 4.700 T rupiah. Sedangkan kemampuan fiskal untuk menutupi kebutuhan tersebut hanya sebesar 400 T rupiah per tahun. Artinya, selama satu periode kepemimpian, kemampuan APBN untuk membangun infrastruktur hanya sebesar 2000 T. Lalu sisa 2.700 T bagaimana?

Dari total kebutuhan dana sebesar 4.700 T, pemerintah pembaginya menjadi beberapa strategi. Pertama, 41,3% kebutuhan dana akan diambil dari APBN. Angka ini adalah nominal murni sebelum ditambahkan dana transfer daerah dan dana alokasi desa yang sebagian juga diwajibkan untuk pembangunan infrastruktur. Kedua, sebesar 22% dari kebutuhan dana akan dialokasikan oleh BUMN. Pemerintah berharap BUMN dapat mengambil peranan penting dalam pembangunan infrastuktur fisik yang saat ini sedang digalakkan. Ketiga, sisanya sebesar 36.7% akan dialihkan kepada kerjasama pembiayaan dari pihak swasta. 

Demi menutupi kebutuhan dana pembangunan, pemerintah cenderung memilih untuk menggunakan skema hutang negara. Pertambahan hutang rata-rata pada periode pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo sebesar 452 T per tahun, sedangkan pertambahan hutang rata-rata per tahun selama periode kepemimpinan Presiden SBY hanya sebesar 130.85 T. 

Hutang merupakan cara praktis dalam mendapatkan dana untuk proses pembangunan, namun demikian hutang memikili dampak buruk dalam jangka panjang. Misalnya akan menjadi beban APBN dimasa depan, karena selain harus membayar pokok hutang juga harus membayar bunganya. Terlebih jika hutang digunakan untuk kebutuhan konsumtif yang tidak meningkatkan produktifitas, tentu tidak akan berdampak banyak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Lalu apakah hutang untuk pembangunan infrastruktur adalah hutang produktif? ternyata belum tentu. Jika dalam proses pembangunan infrastruktur bahan-bahan dan tenaga kerja yang digunakan diperoleh dari impor, maka hutang tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai hutang yang produktif, karena tidak menghidupkan industri dan menyerap tenaga kerja dalam negeri.

Pertanyaan selanjutnya, bisakah kita membangun infrastruktur tanpa hutang sedangkan kemampuan APBN kita terbatas?. Jawabannya bisa, namun tentu sangat diperdebatkan. Secara umum, para ekonom terbagi pendapatnya menjadi banyak golongan. Ada yang menganut faham klasik, fasis, liberalis, Keynesian, dan sebagainya. Tulisan ini akan menjabarkan salah satu pilihan strategi yang dapat diambil oleh pemerintah dalam mengelola keuangan negara untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur fisik. 

Ada suatu pendekatan yang dapat diambil sebagai solusi alternatif, yakni menggunakan Modern Monetary Theory. Para ahli Modern Monetary Theory percaya bawah solusi yang dapat diambil untuk memenuhi kebutuhan dana dalam pembangunan infrastruktur adalah dengan mencetak uang berbasis proyek. Lalu bukankah printing money merupakan kebijakan yang berbahaya?.

Betul bahwa printing money merupakan kebijakan yang berbahaya dan tidak lazim diterapkan di dunia. Para pemikir aliran Keynesian berpendapat bahwa printing money dapat menyebabkan inflasi, karena jumlah uang yang beredar terlalu banyak. Negara yang mengalami hyper inflasi akibat kebijakan dari printing money adalah Zimbabwe. Turunnya pasokan pangan di Negara ini diatasi dengan kebijakan pencetakan uang untuk membiayai impor sehingga banyaknya jumlah uang beredar memacu inflasi. Negara lain yang juga pernah mengalami hyper inflasi karena kebijakan mencetak uang adalah Indonesia. Pada rentang tahun 1963-1965, Indonesia mengalami hyper inflasi dengan puncaknya mencapai 600%, walaupun hal ini terjadi juga karena faktor ketidakstabilan politik, kebijakan mencetak uang juga merupakan penyebab utama terjadinya hyper inflasi di periode itu.

Pada artikel sebelumnya yang berjudul Bagaimana Inflasi Terjadi? kita mengetahui bahwa inflasi terjadi karena jumlah uang beredar lebih banyak daripada kebutuhan untuk melakukan transaksi atau money supply lebih besar daripada money demand. Jumlah uang beredar semestinya sesuai dengan jumlah barang yang diperdagangkan P = (M.V)/T. Maka sebenarnya inflasi tidak akan terjadi selama peningkatan jumlah uang beredar sejalan dengan peningkatan produktivitas. Sehingga kebijakan printing money dapat diambil dengan syarat harus terjadi peningkatan produksi nasional yang setara.

Kebijakan printing money based on proyek menggabungkan dua unsur penting. Yakni penambahan jumlah uang beredar dan peningkatan produksi. Printing money based on proyek harus diikuti oleh pertumbuhan 12 lapis sektor perekonomian. Contoh, jika pemerintah ingin membangun industri kain dengan pembiayaan yang berasal dari printing money, maka yang harus disiapkan adalah 12 layer pendukung industri tersebut. Enam layer dibawah seperti industry benang, wol, kapuk, kapas, tenaga kerja, dan mesin produksi. Kemudian enam layer diatasnya seperti pabrik baju, celana, kancing, resleting, mesin jahit, dan pewarna pakaian juga harus dibangun. 12 layer pendukung industri kain harus dibangun di dalam negeri dan tidak ada satupun bahan dalam proses industri kain yang diimpor. Begitupun jika diterapkan pada pembangunan infrastruktur lainnya, syaratnya adalah harus diikuti oleh pembangunan 12 layer industri pendukung dan semuanya harus diproduksi didalam negeri, tidak ada yang impor. Maka, kebijakan printing money based on proyek tidak akan diikuti oleh inflasi, karena baik dari sisi jumlah uang beredar maupun produktivitas akan sama-sama meningkat, money supply = money demand. Perlu diperhatikan bahwa hiyper inflasi di Zimbabwe dan Indonesia terjadi karena kebijakan printing money digunakan untuk kebutuhan konsumtif. 

Kebijakan printing money based on proyek juga akan mengarahkan Indonesia kepada New Economics Model. Kita tidak perlu lagi untuk menambah hutang luar negeri, bahkan yang akan terjadi adalah peningkatan produksi dalam negeri dan tentunya akan berimbas pada kapasitas ekspor. 

Kebijakan printing money based on proyek tentu tidak lazim. Hal ini tidak didapatkan di buku-buku perkuliahan kontemporer sehingga akan sangat diperbedatkan. Anda mungkin juga memiliki pendapat yang berbeda, dan hal itulah yang menjadikan kita semakin kaya akan khazanah ilmu pengetahuan. Demikianlah, lalu apakah printing money based on proyek bisa menjadi solusi? mari kita renungkan bersama.